Masyarakat Sumenep Kecewa Atas Proses Hukum Dugaan Korupsi BSPS 2024
“Kalau memang serius, lakukan pemeriksaan di kantor Kejaksaan atau lokasi netral yang tidak bisa diintervensi. Bukan di gedung milik Pemkab yang bisa menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Nurahmat.
AMSP mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk segera menjelaskan secara terbuka alasan teknis maupun legal memilih lokasi tersebut, serta menjamin tidak adanya intervensi atau pengaruh eksternal dalam proses penyelidikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejati Jatim belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasus BSPS 2024 maupun penjelasan terkait lokasi pemeriksaan yang dipersoalkan publik.
Dilokasi pemeriksaan, ketika hendak dilakukan konfirmasi oleh www.madura.viva.co.id, Kepala Kejaksaan Negeri dengan ekspresi mencontohkan pembisuan, dengan gerakan tangan kanannya bergerak ke wilayah mulut dan bergerak searah.
Sementara itu, bidang Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur, ketika berusaha dihubungi, kontak Whatsapp dengan nama Windhu Sugirto, tidak pernah merespon upaya konfirmasi dari sejumlah awak media.
