GARDA SATU JATIM Dukung Pemerintah Benahi Dirjen Bea Cukai dan Dorong Masuknya Unsur TNI di Struktur

Ilustrasi
Sumber :

Surabaya — Organisasi masyarakat GARDA SATU (Garuda Sakti Bersatu) Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam melakukan pembenahan internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini dinilai penting menyusul berbagai persoalan yang mencuat, khususnya terkait maraknya peredaran rokok ilegal.

Sekarang 139 Penerima BSPS Asal Ra'as Diperiksa Kajati

Ketua GARDA SATU JATIM, Badrul Aini, menyampaikan bahwa keberadaan oknum-oknum yang terlibat dalam praktik ilegal selama ini sudah terbukti dengan adanya sejumlah penangkapan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah tegas dan menyeluruh dari pemerintah, termasuk membuka ruang bagi unsur TNI untuk masuk dalam struktur pengawasan sebagai bentuk penguatan sistem pengamanan.

“Kami melihat perlunya penguatan struktural, termasuk pelibatan unsur TNI, agar sistem pengawasan di bea cukai lebih solid dan bersih. Ini menyangkut kepentingan negara dan rakyat,” ujar Badrul.

IJTI Soroti Bau Busuk BSPS di Madura, Veros Afif: “Jurnalis Jangan Jadi Pemadam Kebakaran Kepentingan!”

Lebih lanjut, GARDA SATU JATIM juga menyoroti pentingnya kebijakan yang adil dan menyeluruh, khususnya di wilayah Jawa Timur sebagai salah satu sentra industri rokok nasional. Pemerintah diminta bijak dalam merumuskan regulasi, termasuk memberikan relaksasi aturan perpajakan bagi pengusaha pabrik rokok kecil, terutama terkait status sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

“Banyak keluhan dari para pengusaha rokok kecil yang merasa keberatan dengan regulasi pajak yang ada. Ini harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan para pengusaha agar regulasi yang diterbitkan tidak hanya represif, tapi solutif dan berpihak pada semua pihak,” lanjutnya.

Tebaran Intimidasi Kepada Jurnalis Sumenep, Ada Apa Dengan Pabrik Rokok?

GARDA SATU JATIM menegaskan bahwa pendekatan dari hulu ke hilir sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan ini. Dialog terbuka, penyusunan kebijakan yang proporsional, serta upaya pencegahan melalui edukasi dan pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci dalam menutup celah terjadinya penyimpangan di masa depan.

“Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu mencegah pelanggaran, bukan hanya menghukum. Maka dari itu, GARDA SATU JATIM siap menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan tata kelola bea cukai yang bersih dan berpihak kepada kepentingan nasional,” pungkas Badrul Aini.