Tata Kelola Dana Kapitasi BPJS Rentan "DIKORUPSI", KPK : Pemkab Pamekasan Belum Optimal

Dari peta risiko yang dimiliki KPK, tercatat bahwa potensi penyalahgunaan anggaran dan persoalan pengelolaan SDM masih tergolong tinggi. Risiko konflik kepentingan serta promosi jabatan yang sarat dengan transaksi juga masih menjadi perhatian.

Atas temuan itu, KPK merekomendasi Pemkab Pamekasan diantaranya;

1. Menyusun kertas kerja verifikasi dan validasi Pokir secara detail.

2. Memastikan pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan proyek strategis dan hibah sesuai jadwal.

3. Melakukan reformasi sistem rekrutmen dan mutasi ASN agar bebas dari nepotisme dan gratifikasi.

4. Melakukan evaluasi berkala terhadap metode PBJ dan database penyedia lokal.

5. Menertibkan anggaran belanja langsung serta mengonsolidasikan sistem e-purchasing.

Halaman Selanjutnya

6. Memverifikasi penerima hibah dan menyusun data tunggal terintegrasi.