Janggal, Kejati Jatim Curiga Ada Pihak Coba Intervensi  Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi BSPS Sumenep 2024

Menanggapi hal tersebut, Nurahmat, Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Madura (AMPM), menyatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi hal tersebut sejak awal proses penagakan hukum ini naik ke tingkat penyelidikan, dan pihaknya mengaku siap mendukung pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mencari penyebabnya, karena Nurahmat bersama tim mengaku telah secara langsung menyoroti proses penegakan hukum yang cukup mencurigakan ini.

" kami telah mendeteksi sejak awal, ada beberapa hal dan datanya telah kami kantongi, tentunya selain kesaksian para terperiksa sudah tidak objektif, ada sejumlah temuan yang mengarah ke pengkondisian jawaban pemeriksaan hingga intimidasi terjadi selama proses penyelidikan ini, kami (masyarakat) siap bantu, asal proses hukum ini memang benar-benar transparan ", ungkqpnya.

Pemeriksaan terhadap para saksi hingga kini masih berlangsung, baik di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep maupun di Kantor Kejati Jatim di Surabaya. Selain memeriksa saksi, penyidik juga tengah berupaya mengumpulkan dan mengamankan berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Halaman Selanjutnya

Dugaan korupsi dalam program BSPS di Kabupaten Sumenep sebelumnya telah disinggung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada 30 April 2025. Dalam kesempatan itu, Maruarar mengungkapkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana BSPS dalam jumlah besar di Sumenep. Nilai dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai Rp109 miliar, dengan jumlah penerima bantuan lebih dari 5.490 warga.