Fenomena Kementerian PKP Laporkan Korupsi BSPS ke Kejari Sumenep

Sumenep-, Dugaan korupsi program BSPS di Kabupaten Sumenep tahun 2024, akhirnya dikuatkan oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) sendiri, tahap demi tahap penelusuran dan investigasi mendalam oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, berbuah pelaporan ke Kejaksaa Negeri Sumenep.

Ketua GARDASATU Jawa Timur, Badrul Aini sangat mendukung langkah hukum tersebut, akan tetapi menurutnya apakah cukup, kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan banyak pelaku dan tingginya potensi kerugian negara ini, proses hukumnya hanya sebatas di Kejaksaan Negeri, sehingga menurutnya, pihaknya akan mencoba berkomunikasi serta berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" kami mendukung pihak manapun yang mempejuangkan dalam mengungkap siapa saja pelaku yang terlibat pada dugaan korupsi BSPS Sumenep, akan tetapi karena kami memiliki keyakinan kuat, maka kami akan melangkah ke KEJAGUNG RI dan KPK ", ungkap Badrul Aini.

Halaman Selanjutnya

Badrul juga menambahkan bahwa tim investigasi yang dibentuknya secara independen, telah menghimpun dan menyusun data temuan guna memenuhi syarat formil dan materil guna melaporkan dugaan korupsi BSPS di Kabupaten Sumenep ini, dan menurut pihaknya, ketika semakin banyak para ahli yang lain terlibat menangani kasus ini, pihaknya meyakini, maka siapapun yang terlibat akan dikenakan sanksi hukum yang tegas serta tidak pandang bulu.