Pemeriksaan 139 Penerima BSPS Raas oleh Kejati Jatim Diduga Diwarnai Pengondisian

Sumenep-, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan pemeriksaan terhadap 139 penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 asal Pulau Raas, Kabupaten Sumenep. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Namun, proses pemeriksaan yang berlangsung pekan ini itu mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Ahmad Rizali, aktivis dari Aliansi Masyarakat Sumenep Peduli (AMSP), mengungkapkan adanya indikasi kuat pengondisian terhadap para penerima yang diperiksa.

“Kami menerima banyak keluhan dari warga Raas sendiri. Mereka merasa, bahwa dari 139 penerima yang terperiksa, tidak objektif lagi, karena menurutnya para penerima tersebut, rata-rata merupakan orang dekat oknum Kepala Desa, yang telah diarahkan atau ditekan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan terduga pelaku. Ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menghambat pengungkapan fakta yang sebenarnya,” ungkap Ahmad Rizali saat diwawancari oleh www.madura.viva.co.id

Dari total 401 penerima BSPS di wilayah Pulau Raas, hanya 139 orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Tidak dijelaskan secara terbuka dasar pemilihan nama-nama yang diperiksa, sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

“Kami mempertanyakan transparansi proses ini. Kenapa hanya 139 dari 401 penerima yang dimintai keterangan? Apa kriterianya? Apalagi jika proses ini diwarnai pengondisian, maka kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum bisa terganggu,” lanjut Rizali.

AMSP mendesak Kejati Jawa Timur agar membuka ruang pengawasan independen dari masyarakat sipil dalam proses hukum ini. Mereka juga meminta agar seluruh penerima dipanggil dan diperiksa secara merata dan objektif tanpa intervensi pihak mana pun.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Jawa Timur belum memberikan pernyataan resmi mengenai dugaan pengondisian tersebut.